SELALU BERBAGI: BELAJAR PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan

Achmad Syaiful Huda

Atika

Abdul Azis Zulkarnaen

Budi Wahyono

Esa M.P

Nindya Kirana

Uswatun Hasanah

PAJAK PENGHASILAN UMUM

1. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan umum merupakan pajak subjektif. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau badan. Subjek pajak meliputi[1]:

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua[2], yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Subjek Pajak Luar Negeri

SP DN	SP LN
Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia	Penghasilan hannya yang berasal dari Indonesia saja
Dasar pengenaan pajak dari Penghasilan netto	Dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto
Dikenekan tarif umum (Ps. 17)	Dikenakan tarif (Ps. 26)
Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

Waktu yang dijadikan dasar untuk menentukan status apakah subjek pajak itu merupakan SP DN atau SP LN ditetapkan menurut UU PPh selama 183 hari dalam jangka 12 bulan.

Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

Sedangkan subjek yang tidak dikenakan pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat yang ditentukan pada UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 3.

3. Organisasi-organisasi internasional sesuai syarat yang ditentukan pada UU Pph no 36 tahun 2008 pasal 3 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak		Mulai	Berakhir
Dalam Negeri	Orang Pribadi	Saat dilahirkan	Saat meninggal
	Orang Pribadi	Saat berada di Indonesia atau berniat untuk itu	Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
	Badan	Saat didirikan di Indonesia	Saat dibubarkan/tidak berkedudukan di Indonesia
	Warisan Belum Terbagi	Saat timbulnya	Selesai dibagi
Luar Negeri	Melalui BUT	Saat menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia	Saat tidak menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia
Luar Negeri	Tidak melalui BUT	Saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat sudah tidak menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia

2. Objek Pajak

Setelah mempelajari subjek pajak yang wajib dikenakan pajak, selanjutnya adalah membahas yang terbebani pajak atau objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.[3]

Pengecualian objek pajak meliputi beberapa ketentuan berikut:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan

4. Penggantian atau imbalan kecuali yang bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

6. Dividen

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berdasarkan ketentuan Undang-undang

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan

12. Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendidikan atau lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

· Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.[4]

2. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

7. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang tertulis dalam Undang-undang.[5]

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Sumbnagan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya yang disebutkan di atas terjadi kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun. Sedangkan kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

· Biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk menentukan besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekuktu, atau anggota.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pengecualian sesuai Undang-undang.[6]

4. Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang tertulis dalam Undang-undang dan sesuai Peraturan Pemerintah.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

8. Pajak penghasilan.

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbaggi atas saham.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut[7]:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5,00%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15,00%
Di atas 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25,00%
Di atas Rp 500.000.000,00	30,00%

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar[8]:

· Rp. 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

· Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

· Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

· @ Rp. 1.320.000,00 tambahan tanggungan (maksimal 3 orang)

Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak

PN : Penghasilan Netto

PTKP : Pengh. Tidak Kena Pajak

PB : Pengh. Bruto

Syarat Pembukuan dan Pencatatan

Dasar Hukum Ps. 28 UU KUP dan KEP-520/PJ./2000

Diamond: Melakukan Usaha / pekerjaan bebas?

Ya Tidak

Wajib pencatatan

Wajib pembukuan

Tidak

Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan PB, Pengh. Bukan objek, Pengh. Yang dikenakan PPh final
Catatan dan dokumen harus dikumpulkan teratur dalam 1 tahun pajak
Harus disimpan selama 10 tahun

Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Dasarr Hukum Ps. 14 UU PPh dan KEP-536/PJ./2000

Wajib pembukuan

Tidak Ya

Dianggap memilih pembukuan

Tidak

Diamond: Memberitahukan penggunaan norma

Tidak Tidak

Ya Ya

Wajib pencatatan

Menggunakan NPPN

Sesuai pembukuan

· NPPN adalah Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Pokok-pokok perubahan	Ketentuan lama	Ketentuan baru
Bunga obligasi yang diterima reksadana	Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha dikecualikan sebagai objek PPh	Ketentuan tersebut dicabut
Surplus BI	Surplus BI ditafsirkan sebagai bukan objek pajak	Penegasan bahwa surplus BI merupakan objek pajak
Dividen yang diterima WP OP	Dividen yang diterima WP OP tidak termasuk dalam objek Pph pasal 4 ayat (2)	Dividen yang diterima WP OP dikenakan Pph pasal 4 ayat (2) final setinggi-tingginya sebesar 10%
PTKP	KMK Nomor: 137/PMK.03/2005 - Diri sendiri : Rp 13.200.000 - Tambahan WP kawin : Rp 1.200.000 - Tambahan isteri bekerja : Rp 13.200.000 - Tambahan tanggungan : Rp 1.200.000 (maksimal 3 orang)	- Diri sendiri : Rp 15.840.000 - Tambahan WP kawin : Rp 1.320.000 - Tambahan isteri bekerja : Rp 15.840.000 - Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000 (maksimal 3 orang)
Norma Penghasilan netto	Pasal 14 UU No.17 Tahun 2000: WP OP yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 600 juta dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto	Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto bagi WP OP dinaikkan menjadi Rp 4,8 milyar
Tarif WP OP	Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 no. lapisan penghasilan tarif: - Sampai dengan Rp 25.000.000 dikenakan tarif 5% - diatas Rp 25.000.000 sampai Rp 50.000.000 dikenakan tarif 10% - diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000 dikenakan tarif 15% - diatas Rp 100.000.000 sampai Rp 200.000.000 dikenakan tarif 25% - diatas Rp 200.000.000 dikenakan tarif 35%	no. lapisan penghasilan tarif: - Sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5% - diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15% - diatas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25% - diatas Rp 500.000.000 dikenakan tarif 30%
Tarif WP Badan	Ketentuan UU No.17 Th.2000 No. lapisan penghasilan tarif - s.d. Rp. 50.000.000 dikenakan tarif 10% - diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000 dikenakan tarif 15% - diatas Rp. 100.000.000 dikenakan tarif 30%	-Tarif tunggal 30% - diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010
Tarif Pemotongan dan pemungutan		Jenis pot/put tarif non NPWP dibandingkan tarif NPWP Pasal 21 20% lebih tinggi Pasal 22 100% lebih tinggi Pasal 23 100% lebih tinggi
Fiskal luar negeri	Bagi WP orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka. Sesuai PP No.41 Th. 2001 besarnya Fiskal Luar Negeri : - Sebesar Rp. 1.000.000 transportasi melalui udara - Sebesar Rp. 500.000 transportasi melalui darat dan laut	- Bagi WPOP yang memiliki NPWP tidak membayar Fiskal Luar Negeri - Bagi WPOP yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke LN, wajib pajak membayar Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka yang ketentuannya diatur dengan PP
UMKM		Untuk pengembangan UMKM diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif 50% lebih rendah dari tarif normal yang diatur dengan PP

CONTOH-CONTOH SOAL PPh

1. Wajib pajak Tn. Acong Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 96.000.000, tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 12.000.000, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 6.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus dan THR sebesar Rp 16.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar

biaya jabatan sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar Rp 4.560.000. Dia memiliki istri dan 3 anak.

b. Berapa Penghasilan netto Tn. Acong dalam setahun?

Hitunglah PTKP!

d. Hitung PPh Ps. 17 terutang!

2. Wajib pajak Tn. Azis (Islam)Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 560.000.000, tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 40.000.000, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 10.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus dan THR sebesar Rp 25.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar biaya jabatan sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar Rp 4.560.000. Dia memiliki istri dan 3 anak.

a. Berapa Penghasilan netto Tn. Azis setelah dikurangi zakat dalam setahun?

b. Hitunglah PTKP!

c. Hitung PPh Ps. 17 terutang!

3. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000 per bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai adalah?

4. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 350.000.000. wajib pajak berstatus kawin pisah harta dan beragama islam. Dia memiliki 4 orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 200.650.000. penetapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah?

5. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 315.450.000. wajib pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 orang anak, sedangkan isterinya menerima penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 210.000.000